Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di daerah, guna memastikan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berjalan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program KUR Tahun 2025, di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (5/11/2025).
Syarifuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan dalam penyaluran dan pengawasan KUR di Kalimantan Selatan.
“Pemerintah telah memberikan dukungan pembiayaan kepada UMKM melalui program KUR dengan subsidi bunga yang ringan. Tujuannya untuk meningkatkan dan memperluas akses permodalan bagi usaha produktif, memperkuat daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya agar penyaluran KUR di Kalsel lebih tepat sasaran, tepat guna, dan tepat pengembalian.
“Melalui rapat koordinasi dan monitoring evaluasi ini, diharapkan terjalin komunikasi yang baik antar-stakeholder dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan serta melahirkan inovasi perluasan program KUR melalui pembinaan UMKM naik kelas,” tambahnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan per 31 Oktober 2025, penyaluran KUR di Kalimantan Selatan mencapai Rp4,17 triliun atau 73,24 persen dari target Rp5,69 triliun, dengan total 69.009 debitur. Capaian ini menempatkan Kalsel pada peringkat ke-14 nasional.
Adapun sektor pertanian menjadi penerima KUR terbesar dengan nilai Rp1,69 triliun (40,46%) kepada 31.836 debitur, sementara skema KUR Mikro mendominasi dengan Rp3,10 triliun (74,33%) kepada 64.349 debitur.
Secara wilayah, Kota Banjarmasin mencatatkan penyaluran tertinggi sebesar Rp855,45 miliar kepada 11.541 debitur, sedangkan Bank BRI menjadi penyalur terbesar dengan capaian Rp2,87 triliun kepada 57.805 debitur.
Syarifuddin juga menyoroti berbagai kendala yang masih dihadapi UMKM, seperti keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan pemasaran, legalitas usaha, kemampuan teknologi dan kemasan, serta keterbatasan agunan dan administrasi usaha.
“Program KUR diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut dengan membantu UMKM mengakses permodalan dan memperkuat daya saing usaha mereka,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh peserta rapat, baik dari unsur SKPD, bank pelaksana, pendamping UMKM, maupun stakeholder lainnya, untuk memanfaatkan momentum koordinasi ini secara maksimal demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. MC Kalsel/Fuz
