Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama DPRD Provinsi Kalsel berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Integritas Sektor Eksekutif dan Legislatif yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Rabu (29/10/2025).
Kegiatan berlangsung di dua lokasi, yakni Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin untuk peserta dari DPRD Kalsel, serta salah satu hotel di Banjarmasin bagi jajaran kepala SKPD Pemprov Kalsel.
Pelatihan dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, dan dihadiri langsung oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, serta Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman dan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK.
Dalam arahannya, Agung Yudha Wibowo menekankan pentingnya menjaga integritas di daerah yang kaya sumber daya alam seperti Kalimantan Selatan.
Ia mengingatkan bahwa kekayaan alam seharusnya menjadi berkah bagi masyarakat, bukan sumber kerusakan dan ketimpangan sosial.
“Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan, memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tapi kalau tidak dikelola dengan integritas, daerah bisa rusak, rakyat tidak sejahtera. Pemimpinnya harus berani berubah, jangan diam,” tegas Agung.
Menurutnya, pelatihan ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif agar para pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan etika dalam menjalankan amanah rakyat.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPK atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
Ia menilai pelatihan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mencegah praktik korupsi di daerah.
“Acara ini perlu kita maknai sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Integritas adalah fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkeadilan,” ujar Muhidin didampingi Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman.
Gubernur menambahkan, Pemprov Kalsel terus memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi anggaran, serta membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel melalui penerapan e-government dan reformasi birokrasi.
“Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi harus dimulai dari pembinaan sistem dan penguatan nilai-nilai integritas di seluruh jenjang birokrasi,” tambahnya.
Ia berharap pelatihan ini dapat memberikan pencerahan bagi seluruh pejabat, baik di legislatif maupun eksekutif, agar lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta pengelolaan anggaran daerah.
“Dengan pembekalan dari KPK, para pejabat akan lebih memahami batasan dan mekanisme penggunaan anggaran, sehingga tidak terjadi lagi penyimpangan. Semoga kegiatan ini membawa perubahan nyata dalam membangun Kalsel yang bersih dan sejahtera,” tutupnya.
Pelatihan Integritas Sektor Eksekutif dan Legislatif ini merupakan bagian dari program edukasi antikorupsi yang digagas oleh KPK untuk meningkatkan kesadaran serta kapasitas aparatur pemerintah dalam mencegah tindak korupsi di tingkat daerah. MC Kalsel/tgh
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
