


Dalam rangka mendukung transformasi layanan kesehatan primer yang terstandarisasi dan terintegrasi, UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pendistribusian Obat, Vaksin, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) IFK di Banjarmasin, Kamis (10/7/2025).
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat harmonisasi dan sinergi antar unit instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota, agar pendistribusian obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan dapat berjalan tepat sasaran, terjamin kualitasnya, dan merata di seluruh unit pelayanan kesehatan.
Sebagai wujud komitmen pemerintah, program pendistribusian obat yang baik menjadi bagian integral dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2024-2028, sejalan dengan upaya memenuhi 100 persen kebutuhan alat kesehatan dan obat di Puskesmas, Pustu, dan Posyandu, serta pembangunan 48 Puskesmas baru di 48 kecamatan.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Muhamad Muslim, menyampaikan bahwa pendistribusian obat yang optimal adalah salah satu kunci keberhasilan transformasi sistem kesehatan, khususnya layanan primer.
“Saya menyambut baik pertemuan ini karena melalui kegiatan ini kita dapat melakukan koordinasi dan evaluasi pendistribusian obat terkait data obat dan alat kesehatan, serta harmonisasi pengelolaan obat. Semoga dengan pendistribusian yang baik kita dapat meningkatkan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat dengan memastikan ketersediaan obat merata, terjamin kualitas, mutu, dan manfaatnya di setiap unit pelayanan kesehatan,” ungkap Muslim.
Beliau menambahkan, ketersediaan dan keterjangkauan obat esensial harus menjadi perhatian bersama karena obat merupakan komponen pokok yang tidak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Manajemen distribusi yang tepat akan mencegah kekosongan obat di fasilitas kesehatan, menghindari penumpukan di instalasi farmasi yang berisiko kadaluarsa, serta memastikan mutu obat tetap terjaga.
“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesinambungan distribusi logistik kesehatan, mulai dari vaksin, obat, hingga BMHP. Ini adalah bentuk dukungan nyata terhadap prioritas Kementerian Kesehatan, termasuk program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah mulai Juli 2025 mendatang,” tambahnya.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat dalam mewujudkan pelayanan kefarmasian yang lebih baik, mendukung pilar transformasi kesehatan, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan. MC Kalsel/scw
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id