Banjarbaru, Kalimantan Selatan – Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pengelolaan sampah di wilayah Kalsel. Kegiatan ini dimulai dengan penanaman pohon yang dilakukan oleh Menteri Hanif bersama Plt Gubernur Kalsel, Muhidin, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Saat memimpin rapat koordinasi tersebut, Hanif menekankan betapa pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan sampah yang semakin kompleks. Hanif juga mendorong percepatan penerapan kebijakan ekonomi sirkular, termasuk pengurangan sampah plastik dan optimalisasi program bank sampah di tingkat masyarakat, sebagai langkah strategis dalam mengelola sampah dengan lebih baik.
“Kalimantan Selatan memiliki potensi besar dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kita harus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi dapat diubah menjadi peluang ekonomi,” kata Hanif di Banjarbaru, Kamis (28/11/2024).
Pengelolaan Sampah di Kalsel
Meskipun Kalimantan Selatan memiliki jumlah sampah yang lebih kecil dibandingkan kota-kota besar seperti Jakarta, Hanif mengungkapkan bahwa Kalsel masih menghadapi tantangan besar dalam hal pengelolaan sampah. Dengan jumlah sampah yang mencapai 800-700 ton per hari, hampir semua Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di wilayah ini sudah mendekati overload. “Sampah di Kalimantan Selatan tidaklah terlalu besar timbunannya, hanya sekitar 800-700 ton perhari. Jadi jauh dibandingkan dengan sampah-sampah di kota-kota besar seperti Jakarta yang mencapai 8.000 ton perharinya,” jelas Hanif.
Namun, meskipun volume sampah Kalsel lebih rendah, Hanif menyatakan bahwa ada tantangan dalam pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan data yang dihimpun di Provinsi Kalsel, tingkat pengurangan sampah sebesar 16,55 persen (130.988,63 ton pada tahun 2023) dan 7,15 persen (119.796,29 ton pada tahun 2024). Penanganan sampah juga menunjukkan progres yang signifikan, dengan 62,12 persen (491.672,29 ton pada tahun 2023) dan 61,73 persen (431.118,22 ton pada tahun 2024), sementara sampah terkelola tercatat mencapai 78,66 persen (622.660,92 ton pada tahun 2023) dan 78,88 persen (550.914,51 ton pada tahun 2024). Sampah yang tidak terkelola pun mengalami penurunan, dari 21,34 persen (168.882,72 ton pada tahun 2023) menjadi 21,12 persen (147.483,66 ton pada tahun 2024).
Komitmen Pemprov Kalsel untuk Menangani Sampah
Plt Gubernur Kalsel, Muhidin, yang turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut, menegaskan komitmennya untuk turun langsung ke TPA yang ada di Kalimantan Selatan guna menyelesaikan permasalahan sampah yang ada. Muhidin menyebutkan bahwa pihaknya telah memintakan kepada Kepala Dinas LH Prov Kalsel untuk menjadwalkan kunjungan ke TPA-TPA di seluruh Kalsel serta mengajak para Walikota/Bupati dan Kepala Dinas LH Kabupaten/Kota untuk melihat langsung kondisi TPA di daerah masing-masing. Tujuannya adalah agar pengelolaan sampah di seluruh Kalsel dapat dikoordinasikan dengan lebih baik dan segera menemukan solusi terbaik.
“Kita sudah mintakan kepada Kadis LH Prov Kalsel untuk menjadwalkan kita bersama turun ke TPA serta mengajak para Walikota/Bupati dan para Kadis LH Kabupaten/Kota melihat TPA daerah masing-masing untuk mengordinasikan bagaimana TPA ini kita tindak lanjuti untuk yang terbaik,” ujar Muhidin.
Harapan untuk Penyelesaian Masalah Sampah
Kunjungan kerja ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi tantangan pengelolaan sampah di Kalimantan Selatan. Hanif berharap bahwa dengan adanya roadmap penanganan sampah yang disusun oleh Dinas LH Kabupaten/Kota dan Pemprov Kalsel, pengelolaan sampah di daerah ini akan semakin efisien dan berdampak positif bagi lingkungan.
Ditulis oleh Ismail, mengutip sumber Diskominfo Kalsel.
