Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Pembinaan Kepegawaian Satpol PP dan Damkar se-Kalimantan Selatan Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Ronny menyampaikan bahwa rakor ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat pondasi pelaksanaan tugas Satpol PP dan Damkar di seluruh kabupaten/kota. Menurutnya, kedua institusi ini memegang peran vital dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, hingga perlindungan dari ancaman kebakaran dan kondisi darurat lainnya.
“Dinamika masyarakat saat ini semakin kompleks. Penegakan Perda maupun Perkada membutuhkan personel yang bukan hanya disiplin dan tegas, tetapi juga profesional, humanis, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman,” kata Ronny, Banjarmasin, Rabu (19/11/2025).
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan standar kerja bagi Damkar yang dituntut semakin tanggap dan responsif dalam menghadapi risiko kebakaran, kebocoran gas, kecelakaan, hingga berbagai kondisi darurat lain. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan pembinaan kepegawaian menjadi aspek fundamental dalam memperkuat kinerja Satpol PP dan Damkar.
“Kualitas perencanaan menentukan arah kerja. Evaluasi dan pelaporan menentukan akuntabilitas. Pembinaan kepegawaian menentukan kualitas SDM yang mengabdi di dalamnya,” jelasnya.
Selain itu, Ronny memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan kapasitas antar daerah, kebutuhan standarisasi pelaporan, peningkatan kompetensi berkelanjutan, serta pentingnya sinergi lintas wilayah.
Melalui rakor ini, ia menyampaikan empat harapan utama. Pertama, terciptanya sinkronisasi perencanaan program Satpol PP dan Damkar se-Kalsel agar sejalan dengan kebijakan provinsi dan nasional. Kedua, meningkatnya kemampuan teknis dalam evaluasi dan pelaporan sehingga setiap kegiatan dapat terukur dan akuntabel. Ketiga, pembinaan kepegawaian dilakukan secara sistematis, objektif, dan berkelanjutan. Keempat, semakin kuatnya kolaborasi dan pertukaran informasi antar daerah.
“Kami berkomitmen terus mendukung peningkatan kapasitas Satpol PP dan Damkar, baik melalui pelatihan, penguatan regulasi, peningkatan standar operasional, maupun penguatan kelembagaan,” ungkap Ronny.
Ia berharap rakor ini melahirkan rumusan penting yang mampu memperkuat penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.
Rakor teknis ini diikuti oleh 120 peserta perwakilan Satpol PP dan Damkar dari seluruh Kabupaten/Kota di Kalsel, dan berlangsung dengan fokus pada peningkatan kompetensi serta penyelarasan program kerja tahun 2025 dengan menghadirkan narasumber dari Bappeda Prov Kalsel, Inspektorat Biro Pemerintahan Setda Prov Kalsel, serta Satpol PP dan Damkar Prov Kalsel. MC Kalsel/Rns
