Sebagai implementasi arahan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, untuk memperkuat daya saing dan jaminan mutu hasil perikanan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalsel kembali mencatat capaian membanggakan.
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) kini resmi ditetapkan sebagai laboratorium official control, sekaligus menjalin kerja sama strategis (MoU) dengan Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan (BPPMHKP), Badan Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah.
Kepala UPTD BPMHP DKP Kalsel, Yudita Nurdiana, menyampaikan bahwa penetapan ini menjadi bukti kepercayaan pemerintah pusat terhadap kapasitas BPMHP dalam memastikan mutu dan keamanan hasil perikanan di wilayah Kalimantan.
“Alhamdulillah, BPMHP Kalsel telah ditetapkan sebagai laboratorium official control. Ini merupakan amanah besar sekaligus kebanggaan bagi kami, karena di Indonesia hanya ada sepuluh laboratorium daerah yang mendapatkan penetapan tersebut, dan salah satunya adalah BPMHP Kalimantan Selatan,” ujar Yudita di Banjarbaru, Kamis (6/11/2025).
Dengan status official control, BPMHP memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian resmi yang hasilnya diakui secara nasional, terutama dalam mendukung pengawasan mutu hasil perikanan dan pemenuhan persyaratan ekspor.
“Penetapan ini berarti hasil uji yang dikeluarkan oleh BPMHP dipastikan akurat dan dapat dipercaya. Dengan adanya akreditasi dan kerja sama ini, BPMHP mendapatkan kepercayaan untuk menjadi mitra teknis resmi Badan Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan baik di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah. Ini langkah besar dalam memperluas peran BPMHP di wilayah regional,” tambah Yudita.
Menurutnya, capaian tersebut sejalan dengan arahan Gubernur H. Muhidin agar seluruh lembaga teknis di bawah Pemprov Kalsel terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kolaborasi antar instansi, dan menjamin kepercayaan publik terhadap produk lokal.
“Kami akan terus menjaga amanah ini dengan meningkatkan kinerja laboratorium dan layanan sertifikasi agar mutu hasil perikanan Kalsel semakin diakui, baik di tingkat nasional maupun internasional,” tutup Yudita.
Penetapan BPMHP Kalsel sebagai laboratorium official control tidak hanya menandai peningkatan kapasitas teknis daerah, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi Kalimantan Selatan sebagai pusat perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan, sesuai dengan semangat pembangunan yang digelorakan Gubernur Muhidin. MC Kalsel/scw
