Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyoroti praktik sejumlah aplikator transportasi online yang dinilai merugikan para pengemudi di daerah ini. Hal tersebut disampaikan usai menerima audiensi dari Driver Online Kalsel Bersatu (DOKB) di Kantor Gubernur, Banjarbaru, Selasa (28/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Muhidin didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel M. Fitri Hernadi dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel M. Muslim.
Audiensi dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan para pengemudi yang tergabung dalam DOKB terkait pembagian hasil yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan perwakilan DOKB, tarif resmi per kilometer sebenarnya telah ditetapkan sebesar Rp4.000. Namun, dalam praktiknya, pengemudi hanya menerima Rp3.700 per kilometer, sementara selisih Rp300 masuk langsung ke pihak aplikator.
“Ini jelas merugikan para driver di Kalimantan Selatan. Dari harga Rp4.000 per kilometer, mereka hanya menerima Rp3.700. Artinya ada potongan Rp300 yang tidak dibagikan,” kata Gubernur H. Muhidin.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur menyatakan akan segera menyampaikan laporan dan koordinasi kepada Kementerian Perhubungan serta Kementerian Komunikasi dan Digital agar menegur aplikator yang terbukti melakukan pelanggaran. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam jika kebijakan aplikator terbukti merugikan masyarakat.
“Kalau aplikator masih mengurangi pendapatan yang seharusnya diterima pengemudi, saya minta agar izinnya dicabut atau diblokir di Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Gubernur H. Muhidin menekankan bahwa keberadaan transportasi online seharusnya memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama para pengemudi yang menjadi ujung tombak layanan. Ia juga berharap ke depan ada pengawasan yang lebih ketat terhadap operasional aplikator agar berjalan adil dan berpihak kepada masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Driver Online Kalsel Bersatu (DOKB) menyampaikan apresiasi atas perhatian Gubernur terhadap aspirasi mereka, serta berharap pemerintah dapat memperjuangkan agar sistem pembagian hasil dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan. MC Kalsel/Rns
