Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam upaya pengelolaan risiko bencana.
Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bambang Dedi Mulyadi, usai mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Kajian Risiko Bencana yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan GIZ Jerman, di Banjarmasin.
Menurut Bambang, kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan kapasitas SDM daerah, khususnya dalam penyusunan dokumen kajian risiko bencana yang menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Bimtek ini sangat sinergi dengan arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak H. Sahbirin Noor, dan Wakil Gubernur Bapak Hadi Hasnuryadi Suleman yang selalu menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM di lingkungan BPBD. Alhamdulillah, kami terus berupaya melakukan penguatan SDM, baik melalui dukungan BNPB maupun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk mitra internasional seperti GIZ Jerman,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).
Ia menjelaskan, materi yang disampaikan dalam Bimtek menegaskan bahwa pembangunan daerah yang berkelanjutan harus berlandaskan pada data kajian risiko bencana. Dengan demikian, perencanaan pembangunan akan lebih efektif, efisien, dan mampu meminimalkan potensi kendala di lapangan.
“Jika perencanaan pembangunan tidak berbasis kajian risiko bencana, maka pelaksanaannya di lapangan bisa kurang optimal. Karena itu, penting sekali setiap program pembangunan memperhatikan potensi ancaman bencana di wilayahnya,” tambahnya.
Bambang menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah berkomitmen untuk menjadikan kajian risiko bencana sebagai acuan utama dalam setiap proses pembangunan. BPBD Kalsel juga terus bersinergi dengan berbagai instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas PUPR, agar dokumen-dokumen kajian risiko dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan sektoral.
“Kami berharap, SDM BPBD yang telah mendapatkan pembekalan ini bisa lebih terampil, berwawasan, dan mampu menerapkan ilmu kebencanaan secara langsung di lapangan. Hal ini juga sejalan dengan visi-misi Gubernur untuk mewujudkan pembangunan Kalimantan Selatan yang berkelanjutan dan tangguh bencana,” tuturnya.
Selain penguatan SDM, Bambang juga menekankan pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan sebagai investasi pembangunan daerah.
“Mitigasi dan kesiapsiagaan bukan hanya kegiatan teknis, tapi merupakan investasi jangka panjang. Jika aspek ini diutamakan, maka rencana pembangunan akan lebih efektif dan efisien,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kalimantan Selatan saat ini telah memiliki sejumlah dokumen penting terkait kebencanaan seperti Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Kontinjensi (Rencon) untuk berbagai jenis bencana, antara lain banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor. Saat ini BPBD juga sedang menyusun Rencon Gempa sebagai bentuk kesiapsiagaan terhadap potensi gempa bumi di wilayah Kalsel.
“Ini juga menjadi perhatian khusus dari Pak Gubernur agar kajian-kajian risiko bencana terus diperbarui dan diimplementasikan. BNPB bersama GIZ Jerman juga menekankan pentingnya bukan hanya memperkuat kajian di atas kertas, tapi juga memastikan implementasinya di lapangan,” tutup Bambang. MC Kalsel/Fuz
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
