Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) terus berinovasi dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah. Salah satunya dengan menggelar Sosialisasi Pembentukan dan Penguatan Brigade Pangan (BP) dalam Rangka Mewujudkan Swasembada Pangan Tingkat Provinsi Tahun 2025, di Banjarbaru, Jumat (24/10/2025).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Bidang Penyuluhan DPKP Kalsel, Nurhikmah, mewakili Kepala Dinas PKP Syamsir Rahman. Dalam arahannya, Nurhikmah menegaskan pentingnya pembentukan Brigade Pangan sebagai langkah strategis untuk memperkuat produksi pangan dan mempercepat regenerasi petani di Kalimantan Selatan.
“Melalui Brigade Pangan, kita ingin menghadirkan generasi muda yang siap menjadi pelaku utama pertanian modern. Program ini bukan hanya soal tanam dan panen, tapi juga soal manajemen, inovasi, dan kemandirian pangan,” ujar Nurhikmah.
Pemerintah pusat, lanjutnya, telah membangun infrastruktur dasar melalui Program Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR) sebagai bagian dari upaya peningkatan produksi beras nasional. Kini, tantangan berikutnya adalah meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman (IP) dengan menggabungkan potensi generasi milenial serta penerapan teknologi modern.
Selain itu, Program Brigade Pangan dirancang untuk melibatkan langsung generasi muda dalam pengelolaan lahan pertanian dengan pendekatan agribisnis modern. Setiap brigade mengelola lahan seluas sekitar 200 hektare, dengan sistem pengelolaan yang terstruktur dan berorientasi hasil.
Hasil simulasi tahun pertama menunjukkan proyeksi positif: dengan biaya operasional Rp3,94 miliar, program ini mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp8,4 miliar, atau keuntungan bersih sekitar Rp4,46 miliar. Para petani yang tergabung diproyeksikan dapat memperoleh pendapatan hingga Rp10 juta per bulan.
Selain memberikan dampak ekonomi, program ini juga bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan partisipasi generasi muda di sektor pertanian.
“Untuk dapat bergabung dalam Brigade Pangan, calon peserta perlu memenuhi beberapa kriteria, di antaranya Beranggotakan 15 orang petani milenial, Pendidikan minimal SD (dari lokal) atau SLTA (dari luar daerah), Memiliki karakter jujur, pantang menyerah, dan berjiwa wirausaha, Berkomitmen menjalankan kemitraan minimal 5 tahun. Siap meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman,” jelasnya.
Tahapan pembentukan Brigade Pangan juga dilakukan secara berjenjang, mulai dari pengajuan pembentukan di tingkat Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), musyawarah petani, penginputan data ke Simluhtan, hingga penetapan resmi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat.
Program ini juga membuka tiga pola kemitraan antara Brigade Pangan dengan kelompok tani mitra (Poktan), yaitu Pola 1: Garap Tahunan, Pengelolaan lahan OPLAH dan CSR non-existing dengan sistem bagi hasil 70% untuk Brigade Pangan dan 30% untuk Poktan. Pola 2: Garap Musim Gadu.Pengelolaan lahan existing di musim gadu untuk percepatan peningkatan IP, dengan pola bagi hasil yang sama. Pola 3: Kerja Sama Operasional Agribisnis Poktan menyediakan lahan dan tenaga kerja, sementara Brigade Pangan menanggung sarana produksi, teknologi, dan jaminan pasar.
Oleh karena itu, Dengan dukungan infrastruktur, penerapan teknologi pertanian modern, dan keterlibatan generasi milenial, program Brigade Pangan diyakini akan menjadi motor penggerak swasembada pangan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.
“Kami berharap Brigade Pangan menjadi model pertanian masa depan — efisien, produktif, dan berdaya saing tinggi. Ini bukan hanya tentang menanam padi, tapi menanam masa depan pertanian Indonesia,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
