Upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi juga harus dilakukan secara serentak oleh seluruh kabupaten/kota.
Hal ini ditegaskan oleh Plt. Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra, usai kegiatan Asistensi SAKIP yang digelar di Banjarbaru, Selasa (9/9/2025).
Capaian SAKIP provinsi akan lebih kuat apabila seluruh daerah kabupaten/kota di Kalsel juga memiliki nilai SAKIP yang baik.
Saat ini, rata-rata nilai SAKIP kabupaten/kota di Kalsel berada pada predikat BB, dengan beberapa daerah yang diproyeksikan naik ke A.
“Harapan kami, bukan hanya provinsi yang nilainya meningkat, tetapi juga kabupaten/kota. Kalau mereka mencapai target-target yang ditetapkan evaluator KemenpanRB, maka tahun ini ada lima daerah yang bisa naik ke BB dan satu daerah lagi berpotensi naik ke A,” jelasnya.
Ia menambahkan, dokumen perencanaan seperti RPJMD yang berkualitas merupakan fondasi utama untuk perbaikan akuntabilitas kinerja.
Oleh karena itu, dalam waktu dekat seluruh kepala SKPD akan diminta untuk memaparkan renstra masing-masing, agar dapat dievaluasi keselarasan indikator kinerja utama dengan visi pembangunan daerah 2025–2029.
“Kuncinya adalah pemahaman kepala SKPD terhadap pohon kinerja, indikator kinerja utama, dan bagaimana kolaborasi lintas perangkat daerah. Dengan begitu, SAKIP tidak hanya soal predikat, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk menyelesaikan masalah pembangunan di Kalimantan Selatan,” tegas Galuh Tantri.
Bappeda menegaskan bahwa strategi kolaboratif antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi fondasi penting yang terus diperkuat pada tahun ini, sekaligus menjadi langkah persiapan strategis untuk membawa Kalimantan Selatan meraih predikat SAKIP AA pada masa yang akan datang. MC Kalsel/dam
