Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam mendorong penyediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman berkualitas melalui kolaborasi lintas sektor.
Hal itu ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perumahan Nasional yang mengusung tema “Gotong Royong Membangun untuk Rakyat”, berlangsung di Banjarbaru, Rabu (27/8/2025).
Mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, menyampaikan bahwa pembangunan perumahan merupakan bagian strategis dalam mendukung Visi RPJMN 2025–2029 dan Visi Kalsel “Bekerja”.
“Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tapi juga berperan penting dalam peningkatan kualitas hidup dan pengentasan kemiskinan,” ujar Miftahul.
Mengutip data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Miftahul menyebut masih terdapat 237.973 rumah tidak layak huni di seluruh wilayah Kalsel, serta backlog kepemilikan rumah yang mencapai 310.634 unit. Di sisi lain, kawasan permukiman kumuh masih ditemukan di beberapa kabupaten/kota.
“Tantangan ini tidak ringan, butuh kerja bersama yang lebih terarah,” tegasnya.
Sebagai wujud komitmen, Pemprov Kalsel telah meningkatkan realisasi penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dari 126 unit pada 2022 menjadi sekitar 1.000 unit pada 2025. Inovasi digital juga dilakukan melalui platform SI IMAH dan SI NIKMAH yang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan perumahan, informasi pembiayaan, hingga konsultasi pembangunan rumah.
Pemprov Kalsel telah menjalin sejumlah kerja sama strategis, di antaranya bersama BP Tapera, Bank Kalsel, dan DPD REI Kalsel, guna mendukung penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Adapun Beberapa program strategis yang tengah berjalan antara lain Pembangunan rumah khusus ASN di Cempaka, Rumah untuk petugas kebersihan di HSS, Revitalisasi kawasan santri Barabai, Penanganan kawasan permukiman di Mantuil. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemprov berharap lahir pemahaman dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat Banua.
“Pembangunan sektor perumahan tak bisa diselesaikan pemerintah saja. Gotong royong semua pihak pusat, daerah, swasta, perbankan, asosiasi profesi, dan masyarakat sangat diperlukan,” ujar Miftahul. MC Kalsel/tgh
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
