Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Pengembangan Sapi Berkelanjutan Terintegrasi Perkebunan, Tanaman Pangan, Kehutanan dan Pertambangan (P2SBPTKP).
Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin menekankan pentingnya keberlanjutan industri kelapa sawit dan integrasinya dengan sektor peternakan, pertanian, hingga kehutanan dan pertambangan.
“Hari ini kita rasakan pentingnya sawit bagi perekonomian daerah. Namun, kita ingin keberlanjutan. Kita hadirkan narasumber dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian agar memberikan arah dan kebijakan strategis, terutama terkait legalitas usaha sawit yang berada di kawasan kehutanan,” ujar Muhidin, Banjarbaru, Kamis (7/8/2025).
Salah satu permasalahan yang disorot adalah proses perizinan distribusi hasil sawit yang saat ini masih harus melalui Surabaya. Menurut Gubernur, hal ini menyulitkan pelaku usaha di Kalimantan Selatan dan menyebabkan potensi kehilangan pendapatan daerah.
“Izin keluar sawit masih diminta di Surabaya. Padahal, lokasinya di sini. Saya minta agar ada bank hasil di Pisang, supaya izin dapat dikeluarkan langsung di Kalimantan Selatan. Ini akan memudahkan pengusaha dan meningkatkan PAD,” tegas Muhidin.
Selain itu, Gubernur juga menyinggung pentingnya peran Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalsel. Ia menyoroti belum optimalnya pelaporan dan distribusi CSR oleh para pengusaha.
“Banyak perusahaan beroperasi di Kalimantan Selatan, tapi kita tidak tahu berapa besar CSR yang diberikan. Saya minta agar seluruh pengusaha menyerahkan CSR-nya melalui Pemprov, nanti provinsi yang membagikan ke kabupaten/kota,” tegas H. Muhidin.
Ia mencontohkan program CSR yang telah berhasil dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), yang membeli lahan dan membangun fasilitas penampungan sapi perah untuk kelompok peternak di Tanah Laut. Program tersebut diharapkan bisa menjadi model CSR produktif yang memberi dampak langsung ke masyarakat.
“Kami ingin CSR yang tidak hanya bersifat bantuan, tapi berdampak jangka panjang. Seperti yang dilakukan BSI, membangun fasilitas ternak sapi perah, hasilnya diberikan kepada kelompok peternak. Ini perlu direplikasi di daerah lain,” tambahnya.
Gubernur juga mengajak semua pihak, baik perusahaan maupun lembaga keuangan, untuk bersinergi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perkebunan dan peternakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan daerah.
FGD ini diharapkan menjadi langkah awal dalam penyusunan strategi integrasi antar sektor guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berwawasan lingkungan. MC Kalsel/scw
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
