Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar kegiatan High Level Meeting (HLM) Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025, bertempat di Aula Politeknik Negeri Banjarmasin. Kegiatan ini mengangkat tema “Sinergi untuk Efektivitas Pelaksanaan Anggaran: Menuju Tata Kelola Fiskal yang Efisien dan Berkelanjutan.”
HLM ini merupakan wadah koordinasi strategis antara Kementerian Keuangan RI c.q. DJPb dengan satuan kerja vertikal pelaksana APBN di Kalimantan Selatan. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, dan dihadiri pimpinan wilayah K/L, perbankan, akademisi, tokoh masyarakat, media massa, serta Kepala KPPN se-Kalsel.
Pada kesempatan tersebut, disampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025. Pagu Belanja K/L di Kalsel tercatat sebesar Rp9,95 triliun, terdiri dari belanja pegawai, barang, modal, dan bantuan sosial. Per 28 Juli 2025, realisasi anggaran telah mencapai Rp4,03 triliun atau 44,76 persen, dengan capaian tertinggi pada belanja pegawai sebesar 65,10 persen.
Kanwil DJPb juga memaparkan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun 2025 sebesar 96,25, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan kualitas pelaksanaan anggaran K/L di wilayah Kalimantan Selatan berjalan baik dan terjaga.
“Selain itu, DJPb terus mendorong implementasi sistem belanja negara secara non-tunai (digital treasury). Beberapa capaian Semester I 2025 diantaranya penggunaan Digipay dengan transaksi mencapai Rp1,91 miliar, Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebesar Rp3,58 miliar, dan CMS sebesar Rp223,23 miliar — seluruhnya mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya,” kata Catur, Banjarmasin, Kamis (31/7/2025).
Dalam rangka peningkatan kualitas layanan, DJPb Kalsel juga melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) 2025. Melalui forum ini, peserta dari unsur pentahelix (pengguna layanan, stakeholder, akademisi, tokoh masyarakat, dan media massa) diberikan ruang untuk memberikan saran dan masukan terkait lima layanan publik utama yang diberikan DJPb.
Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan anggaran, Kanwil DJPb Kalsel memberikan penghargaan kepada mitra satuan kerja K/L terbaik. Diantaranya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kepolisian RI, dan Kementerian Agama untuk kategori wilayah besar, serta BNN dan BPS untuk kategori wilayah sedang dan kecil.
Penghargaan juga diberikan untuk kategori Laporan Keuangan UAPPA-W Terbaik dan Implementasi Digital Treasury Semester I 2025, di mana BASARNAS, BPK, dan BPS menempati peringkat terbaik dalam penggunaan sistem Digipay, KKP, dan CMS.
Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb Kalsel berharap seluruh mitra kerja semakin memperkuat sinergi, sehingga pengelolaan anggaran negara dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan di Kalimantan Selatan. MC Kalsel/Rns
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
