Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Inspektorat Daerah tingkatkan pemahaman pengelolaan risiko tata kelola pemerintahan melalui Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Periode Perencanaan Tahun 2025–2029, di gedung auditorium KH Idham Chalid, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Banjarbaru.
Inspektur Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen, menyampaikan bahwa pengelolaan risiko tersebut menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel yang diharapkan dapat mendorong pengembangan budaya sadar risiko di lingkungan pemerintah daerah.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh proses organisasi, serta memberikan pemahaman terkait pembagian peran dan tanggung jawab pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah,” ujar Akhmad Fydayeen, Rabu (30/7/2025).
Ia menambahkan, strategi implementasi manajemen risiko periode perencanaan 2025–2029 disusun untuk mewujudkan pengelolaan risiko yang lebih berkualitas, adaptif, dan terukur di seluruh tingkatan pemerintahan daerah.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan pengelolaan risiko dari berbagai instansi, termasuk Gubernur, Sekretaris Daerah kabupaten/kota, Inspektur Daerah kabupaten/kota beserta pejabat dan staf yang membidangi pengelolaan risiko, serta Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Kalsel.
Sebagai narasumber, hadir Kepala Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel yang menyampaikan materi teknis dan strategis seputar manajemen risiko pemerintahan.
Akhmad Fydayeen juga berharap, hasil dari rapat koordinasi ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah Kalsel. MC Kalsel/Fuz
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
