Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan sebagai strategi kunci dalam pengendalian inflasi di wilayah tersebut.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen serius pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengatasi tantangan inflasi yang sebagian besar dipicu oleh kenaikan harga komoditas pangan.
Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor.
“Kegiatan ini mencerminkan keseriusan dan komitmen kita bersama dalam mencari solusi konkret terhadap persoalan inflasi daerah, khususnya dari sisi pangan. Data menunjukkan, sektor makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi Kalimantan Selatan, yang dipicu oleh gangguan produksi dan distribusi,” ujar Ariadi Noor di Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Menurut data BPS, inflasi Kalimantan Selatan pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,23 persen (mtm), lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 0,19 persen (mtm), meskipun masih lebih rendah dari wilayah Kalimantan secara keseluruhan yang mencapai 0,36 persen (mtm). Secara tahunan, inflasi IHK Kalimantan Selatan juga mengalami peningkatan dari 1,25 persen (yoy) pada bulan sebelumnya menjadi 1,81 persen (yoy).
“Kenaikan harga bawang merah akibat gagal panen di NTB, serta turunnya hasil panen dan tangkapan ikan seperti gabus dan tomat akibat curah hujan tinggi, menjadi cerminan betapa pentingnya manajemen rantai pasok dan distribusi yang tangguh,” tambah Ariadi.
Pemerintah Provinsi menilai bahwa solusi pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan konvensional, melainkan harus disertai langkah strategis seperti penguatan peran BUMD pangan sebagai penghubung antara sektor produksi dan distribusi.
“BUMD pangan seperti PT Bangun Banua (Perseroda) harus kita dorong untuk masuk dalam roadmap TPID. Kita sudah melakukan studi tiru ke Food Station Tjipinang dan Pasar Jaya, yang terbukti berhasil dalam perannya sebagai BUMD pangan. Kini, saatnya kita kembangkan kapasitas lokal,” kata Ariadi.
Dalam acara tersebut, Ariadi juga mengimbau seluruh BUMD di kabupaten/kota wilayah inflasi untuk Menyiapkan SDM yang kompeten, Memperjelas aspek legal dan menyelesaikan persoalan hukum (jika ada), Menyusun model bisnis yang solid untuk mendapatkan persetujuan permodalan dari pemerintah dan DPRD, Menyiapkan divisi pangan yang mampu beroperasi secara berkelanjutan dan mendukung pengendalian inflasi.
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Mari bersama-sama kita bangun sistem pangan yang tangguh dan mampu menopang kestabilan harga, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” tutup Ariadi.
Dalam kegiatan capacity building ini, turut hadir perwakilan dari TPID kabupaten/kota, BUMD se-Kalimantan Selatan, serta narasumber dari Food Station dan Pasar Jaya yang turut mendampingi proses penguatan kelembagaan BUMD pangan di daerah. MC Kalsel/scw
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
