Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishub Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Angkutan Massal Perkotaan dengan tema “Pengembangan Layanan Angkutan Massal Perkotaan di Banua Anam dan Saijaan Bersujud” di Banjarmasin, Senin (1/7/2025).
Kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari Dinas Perhubungan dan Bappeda Kabupaten di wilayah Banua Anam (meliputi 6 kabupaten/kota) serta wilayah Saijaan Bersujud (Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru).
Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, M. Fitri Hernadi, menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperluas keberhasilan sistem Trans Banjarbakula yang sudah berjalan di lima kabupaten/kota ke wilayah Banua Anam dan Saijaan Bersujud.
“Alhamdulillah, hari ini kita mengundang dinas terkait dari wilayah Banua Anam dan Saijaan Bersujud. Mereka mendengarkan bagaimana keberhasilan Trans Banjarbakula dengan sistem feeder-nya, dan menyatakan ketertarikan untuk mengadopsi konsep serupa,” ujar Fitri.
Menurutnya, komitmen bersama sangat diperlukan agar angkutan massal dapat terwujud secara merata, menjangkau tidak hanya kawasan perkotaan, tetapi juga pelosok desa, termasuk transportasi sungai dan rawa.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Kalsel menargetkan terbentuknya tiga kluster layanan angkutan massal di Kalsel, yakni Trans Banjarbakula, Trans Banua Anam, dan Trans Saijaan Bersujud, yang ke depannya akan saling terkoneksi dengan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), bahkan ke moda transportasi udara seperti Bandara Internasional Syamsudin Noor dan Bandara Warukin di Tabalong.
Sementara itu, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Kebijakan Pembangunan Daerah, Nurul Fajar Desira, turut memberikan pandangan dalam pertemuan tersebut.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong percepatan pembangunan transportasi.
“Pertumbuhan ekonomi tidak akan maksimal tanpa dukungan sistem transportasi yang memadai. Transportasi yang baik akan berdampak besar terhadap penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan konektivitas antarwilayah,” jelas Nurul Fajar Desira.
Menurutnya, sebagai tindak lanjut, akan disusun rencana aksi konkret dan komitmen bersama antara gubernur dan para bupati untuk merealisasikan sistem transportasi massal di dua wilayah tersebut, dengan target implementasi paling lambat tahun 2029, sesuai visi pembangunan Gubernur Kalsel, H. Muhidin.
Rapat koordinasi ini disambut antusias oleh perwakilan dari kabupaten yang hadir. Mereka menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dan berkomitmen mendukung pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi.
“Langkah ini menunjukkan optimisme Pemprov Kalsel dalam mewujudkan layanan transportasi publik yang modern, inklusif, dan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Selatan,” pungkasnya. MC Kalsel/scw
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
