Dalam rangka meningkatkan akurasi dan kualitas data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) IDI Tahun 2024 dengan diikuti 30 peserta.
Kegiatan ini dibuka oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Syarifuddin yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan. Dalam sambutannya, Gia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun demokrasi substantif di daerah.
“FGD ini merupakan bagian dari upaya kolektif kita untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat kualitas demokrasi di Banua tercinta. Demokrasi bukan sekadar sistem pemerintahan, tapi juga budaya yang harus dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan,” ujar Ahmad Bagiawan di Banjarmasin, Selasa (27/5/1025).
Gia juga menambahkan bahwa data terbaru menunjukkan tren positif IDI Kalimantan Selatan yang saat ini berada dalam kategori sedang menuju baik, terutama pada indikator partisipasi politik masyarakat dan kebebasan sipil.
“Hal ini tentu tidak lepas dari peran aktif masyarakat sipil, media massa yang semakin profesional, serta ruang dialog yang makin terbuka antara pemerintah dan warga,” tambahnya.
FGD ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan. Diskusi difokuskan pada proses verifikasi data serta penelusuran informasi yang belum terakomodir dalam pemberitaan media atau dokumen resmi. Peserta yang diundang merupakan pihak-pihak yang memahami kejadian penting terkait indikator IDI sepanjang tahun 2024.
FGD IDI menjadi momentum refleksi terhadap kualitas demokrasi di Kalimantan Selatan. Semua pihak diajak untuk terus berkontribusi agar demokrasi tetap menjadi fondasi kuat bagi tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Demokrasi yang sehat akan menjadi fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang inklusif. Sebaliknya, rendahnya kualitas demokrasi bisa berdampak serius seperti menurunnya kepercayaan publik, meningkatnya potensi konflik sosial, hingga melemahnya legitimasi kebijakan,” tegas Ahmad Bagiawan.
FGD IDI Kalsel 2024 ini diharapkan dapat memperkaya informasi dan menghasilkan masukan yang konstruktif bagi penilaian IDI nasional, sekaligus memperkuat praktik demokrasi yang inklusif dan berkeadilan di Kalimantan Selatan. MC Kalsel/scw
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
