Jakarta, Indonesia – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan melalui digitalisasi.
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan apresiasi kepada tim yang telah bekerja di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional atas keberhasilan pengembangan versi terbaru katalog elektronik ini. “Ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” kata Presiden Prabowo.
Kewajiban Implementasi Mulai Januari 2025
Presiden menegaskan, mulai 1 Januari 2025, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menggunakan Katalog Elektronik Versi 6.0. Sistem terbaru ini dirancang untuk mengurangi biaya pengadaan hingga 20-30 persen dan memangkas biaya administrasi sebesar 40-50 persen.
“Katalog ini diharapkan mampu menjawab tantangan efisiensi yang masih menjadi masalah di Indonesia, sebagaimana tercermin dari nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita yang berada di angka 6, lebih tinggi dibandingkan negara tetangga,” ujar Presiden.
Efisiensi dan Reformasi Tata Kelola
Menurut Presiden, tingkat efisiensi Indonesia saat ini masih 30 persen lebih rendah dibandingkan beberapa negara tetangga. Ia menekankan pentingnya penerapan teknologi dalam mendukung reformasi tata kelola pemerintahan, sekaligus menyerukan keberanian untuk menegakkan hukum demi keberhasilan program ini.
“Marilah kita wujudkan pemerintahan yang bersih melalui pengelolaan manajemen yang baik, leadership yang efektif, dan keberanian menegakkan hukum,” tutur Presiden di akhir pidatonya.
Dukungan Para Pemimpin Nasional
Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Kehadiran para pemimpin nasional ini menunjukkan dukungan penuh terhadap program digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Peluncuran ini menandai tonggak baru dalam upaya pemerintah meningkatkan efisiensi pengadaan sekaligus memberantas potensi penyalahgunaan wewenang melalui pengelolaan berbasis teknologi.
