JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (26/11/2024). Dalam ratas tersebut, berbagai isu strategis di sektor pangan menjadi agenda utama, termasuk reformasi distribusi pupuk, neraca komoditas, transformasi kelembagaan Perum Bulog, serta penguatan infrastruktur pertanian.
Penyederhanaan Rantai Distribusi Pupuk
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa salah satu poin penting yang disepakati adalah reformasi rantai distribusi pupuk yang selama ini dinilai terlalu panjang dan tidak efisien.
“Distribusi pupuk selama ini terlalu panjang. Dalam ratas tadi disepakati penyederhanaan rantai distribusi melalui Perpres baru. Ke depan, Kementerian Pertanian langsung mengarahkan ke Pupuk Indonesia, yang kemudian menyalurkan ke Gapoktan, pengecer, atau distribusi lokal. Ini akan memotong jalur yang berbelit-belit,” ungkap Zulhas.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan ketersediaan pupuk yang lebih cepat dan merata bagi para petani, terutama di daerah-daerah terpencil.
Optimisme Produksi Pangan Nasional
Menko Pangan juga menyoroti optimisme pemerintah terkait peningkatan produksi pangan pada tahun 2025. Produksi beras nasional diproyeksikan mencapai 32 juta ton, angka yang diharapkan mampu menekan ketergantungan terhadap impor.
“Tahun depan kita optimis. Kalau pun ada impor, mudah-mudahan jumlahnya sangat sedikit. Bahkan, insya Allah, kita bisa mencapai swasembada,” kata Zulhas.
Ia menambahkan bahwa pada akhir Desember 2024, stok beras nasional akan mencatatkan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Perum Bulog diproyeksikan mengamankan hampir dua juta ton beras, sementara stok di masyarakat diperkirakan mencapai lebih dari enam juta ton.
Transformasi Kelembagaan Bulog
Dalam ratas tersebut, Presiden juga menegaskan pentingnya transformasi kelembagaan di Perum Bulog. Menurut Menko Pangan, reformasi ini menjadi kunci dalam mendukung swasembada pangan dan memastikan stabilitas harga.
“Ketahanan pangan nasional akan sangat bergantung pada Bulog. Jika Bulog efisien dalam membeli gabah, jagung, dan komoditas lain dari petani, maka kesejahteraan petani akan terjamin dan cadangan pangan nasional tetap stabil,” jelasnya.
Penguatan Infrastruktur dan Penyuluhan Pertanian
Selain pembahasan mengenai distribusi pupuk dan Bulog, pemerintah juga fokus pada perbaikan infrastruktur pertanian, terutama sistem irigasi. Zulhas menyebutkan bahwa distribusi air yang merata masih menjadi tantangan di sejumlah daerah. Oleh karena itu, pemerintah akan mempercepat pembangunan dan revitalisasi irigasi untuk mendukung produktivitas petani.
“Irigasi menjadi kunci bagi keberhasilan pertanian. Kami akan memastikan perbaikannya dilakukan dengan optimal, sehingga semua daerah dapat menikmati pasokan air yang cukup,” tambah Zulhas.
Di sisi lain, perhatian juga diberikan pada peningkatan kualitas penyuluh pertanian. Zulhas menjelaskan bahwa peran penyuluh di setiap daerah akan dioptimalkan melalui pendekatan terintegrasi.
“Penyuluh harus bekerja secara terkoordinasi dan menjadi ujung tombak keberhasilan program pertanian di tingkat lokal. Ini akan menjadi agenda penting pemerintah ke depan,” ujarnya.
Komitmen pada Ketahanan Pangan Nasional
Rapat ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan langkah-langkah strategis yang diambil, diharapkan Indonesia tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan dan kedaulatan pangan.
“Ini bukan hanya tentang produksi, tetapi juga tentang memastikan bahwa hasil kerja keras petani dihargai dengan harga yang layak, distribusi yang lancar, dan dukungan infrastruktur yang memadai,” pungkas Zulhas.
Dengan visi yang jelas dan upaya bersama lintas kementerian, pemerintah optimis dapat mewujudkan swasembada pangan serta menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih kuat bagi masyarakat Indonesia.
